PortalBMR, BOLMONG – Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Selasa, (24/04/2018) melakukan pembahasan terkait 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Pembahasan tiga Ranperda. Yakni, Kabupaten Layak Anak, Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
Ketua Bapemperda DPRD Bolmong Marten Tangkere mengatakan, pembahasan ini merupakan pembahasan yang ketiga sebelum masuk paripurna tahap 1.
“Pembahasan ini merupakan yang ketiga kalinya digelar, sebelum masuk pada Paripurna tahap I. Saat ini kita sudah masuk di Focus group discussion (FGD) kemudian paripurna tahap satu, dengan agenda pandangan masing-masing fraksi. Setelah paripurna tahap I, maka selanjutnya akan dikonsultasikan ke Biro Pemprov Sulut. Setelah itu, kemudian ditetapkan menjadi Perda melalui paripurna”, kata Marthen Tangkere.
Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya kita belum bisa melakukan pendampingan hukum kepada warga miskin yang tersandung kasus karena belum adanya perda.
“Ketiga Ranperda ini sangat penting dan harus dipacu agar segera ditetapkan menjadi perda, karena ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat Bolmong”, ujar Marten
Dengan adanya payung hukum akan menjadi perhatian khusus dari pemerintah. “Nah, dengan adanya payung hukum yang mengatur itu, maka kedepan pemerintah lebih mudah memberikan pendampingan kepada warga miskin yang tersandung hukum. Begitu juga dengan dua ranperda lainnya”, Tandasnya.
Diketahui pembahasan tiga ranperda ini melibatkan instansi terkait, yang turut bersama memberikan masukan sekaligus membahas bersama guna mencapai hasil yang baik. Turut hadir Tim perancang dari Kemenkumham, Penyusunan Naskah Akademik dari Universitas Della Salle Manado, serta pihak eksekutif. (Rima)