Diskominfo Kotamobagu Ke Mall Pelayanan Publik Banyuwangi

PortalBMR, KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kotamobagu. Rabu, (9/5/2018) melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Guna saling tukar informasi.

Kepala Dinas Kominfo Kota Kotamobagu Ahmad Yani Umar SE, memimpin langsung kunjungan tersebut dengan membawa enam personil. Rombongan Diskominfo Kotamobagu diterima langsung oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Budi Santoso, di Lounge Pelayanan Publik di Kantor Bupati Banyuwangi.

Kepala Diskominfo dan Persandian Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, menyampaikan, terima kasih atas kunjugan dari Diskominfo Kota Kotamobagu, dimana penerapan teknologi dan informasi dalam aspek layanan publik oleh Pemkab Banyuwangi ini menjadi tempat kunjugan dari berbagai daerah untuk saling tukar informasi.

“Terima kasih atas kunjugan ini. dan kunjugan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk saling berbagi, terlebih Kota Kotamobagu sedang fokus dalam pengembangan e-Government dengan dukungan Cata Center dan Command Center nya. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam aspek layanan publik Pemkab Banyuwangi, memang menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh berbagai daerah untuk saling tukar informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman.” Kata Budi Santoso.

Kesempatan ini juga Kadis Kominfo dan Persandian Banyuwangi sedikit memaparkan keberadaan Diskominfo Banyuwangi, terkait operasionalisasi Mall Pelayanan Publik, dan berbagai aplikasi pemerintahan yang digunakan Pemkab Banyuwangi, dimana Diskominfo Banyuwangi adalah perangkat daerah baru yang dibentuk tahun 2016 sesuai PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

“Meski tergolong OPD baru, namun kami diberikan tugas dan tanggung jawab  besar oleh Pak Bupati Abdullah Azwar Anas, dalam melakukan penataan dan pembenahan aspek pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Mulai dari pemusatan data base pemerintahan, jaringan internet, integrasi layanan aplikasi dari bidang perencanaan, pengeloaan keuangan, hingga ke monitoring dan evaluasi. Semuanya sudah terintegrasi,” Ucap  Budi Santoso.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, yang memimpin langsung kunjungan, mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sebagai tempat untuk melakukan studi banding terkait pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi dalam aspek pelayanan publik.

“Ya, terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan layanan pemerintahan, KPK merekomendasikan Kabupaten  Banyuwangi sebagai salah satu daerah terbaik yang telah menjalankan aspek pelayanan publik,  terutama implementasi Mall Pelayanan Publiknya,” ungkap Yani.

Dikatakannya juga, dengan melihat langsung penerapan layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang hampir semuanya saling terintegrasi ini. Kami tak bisa menyembunyikan kekaguman atas pemusatan layanan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.

“Mereka telah dengan maksimal memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan publiknya. Ini membawa dampak yang sangat positif bagi masyarakat Banyuwangi, terutama indeks kepuasan masyarakatnya yang terus meningkat. Lanjutnya, Berbekal komitmen untuk menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi yang sering kali menjadi penghalang dalam proses pelayanan, mereka bisa menyamakan persepsi untuk menyatukan berbagai layanan pemerintahan, mulai dari layanan publik di lingkup OPD, sampai instansi vertikal. Layanan Kepolisian, Kantor Urusan Agama, PLN, BPJS, PDAM, Bank Daerah, semuanya ada disatu tempat. Banyak yang kami pelajari di sini dan Insya Allah bisa diterapkan di Kotamobagu” ungkap Yani.

Mall Pelayanan Publik merupakan Pusat pelayanan publik di bawah pengelolaan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi ini, memusatkan 170 jenis layanan publik baik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maupun 10 instansi vertikal pemerintahan di dalam satu gedung