PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PortalBMR, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop-UKM) Kota Kotamobagu, Senin (10/09/2018), menggelar rapat bersama pedagang pengguna Ruko dan Kios di Pasar 23 Maret.
Kepala Dinas Disperdagkop-UKM Kotamobagu, melalui Kepala Bidang Lores Binol mengatakan, rapat ini terkait dengan penggunaan Ruko.
“Rapat ini terkait dengan pemberian SP2 sebelum ke SP3 kepada pengguna Ruko, dikarenakan belum membayar kewajiban retribusi daerah”, kata Kepala Bidang Perdagangan Lores Binol.
Lanjutnya penagihan retribusi terkendala disebabkan pengguna Ruko tidak mau membayar, sehingga Disperdagkop-UKM akan melayangkan Surat Peringatan ke 3 setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kotamobagu.
Dia menyebutkan, bahwa penagihan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2017, yakni Ruko Rp12 ribu per meter dan Kios Rp9 ribu per meter.
“Sesuai Perda, harga sewah Ruko bervariasi mulai Rp500.000-Rp2.500.000 sedangkan Kios Rp130.000 per bulan,” sebutnya.
Namun adanya Perda tersebut mereka (pengguna ruko) keberatan dan memohon agar ditinjau kembali atau tarif retribusi diturunkan. Tetapi kata Binol, peninjauan Perda hanya bisa dilakukan selama tiga tahun sekali dan itu bisa dilakukan pada tahun 2020 mendatang. Sehingga pihaknya tetap akan melayangkan SP3.
“Kami tetap melakukan penagihan sebab, ada yang tidak membayar sejak bulan januari 2018 sampai sekarang. Dan SP3 tetap diserahkan, setelah diserahkan kami menunggu jangka waktu satu minggu jika tidak eksekusi akan dilakukan bagi mereka yang membandel berdasarkan Perda,” tegas Binol, seraya menambahkan, dari 64 Ruko yang ada baru 2 pengguna Ruko yang membayar retribusi, sementara Kios-Kios sudah semua.
