PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
Yeyen: ”Kami menduga pak Ishak ada upaya menggagalkan Sukardi lewat kapasitasnya sebagai Ketua partai,”
PortalBMR, KOTAMOBAGU – Kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat yang bertempat di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara, di datang massa dari Caleg terpilih Sukardi Sugeha.
Selasa, (02/07/2019) massa pendukung Caleg terpilih Sukardi Sugeha di dapil I Kecamatan Kotamobagu Utara-Timur menggelar unjuk rasa. Aksi ini dilakukan pasca diterimanya Surat Peringatan Pertama (SP1) oleh Sukardi Sugeha dari DPC Demokrat, dengan tuduhan Caleg terpilih tersebut diduga melakukan pengelembungan Suara.
”DPC Demokrat menuduh Sukardi Sugeha melakukan pengelembungan suara. Ini yang menjadi point yang kami tidak inginkan, sehingga kami menggelar aksi unjuk rasa. Itu salah satu poin yang kami meminta pihak DPP dan pengurus agar memecat ketua DPC Demokrat,” ungkap Moh Ludfi Sugeha sebagai Koordinator aksi.
Menurut Yeyen, terkait dengan perolehan suara Sukardi tidak bermasalah dengan Bawaslu dan KPU, makanya DPC Demokrat melalui Ketua Ishak Sugeha tidak bisa mendobrak aturan dari Bawaslu dan KPU, seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2017.
”Kami menduga pak Ishak ada upaya menggagalkan Sukardi, lewat kapasitasnya sebagai Ketua partai,” ujar Yeyen.
lanjut Yeyen menerangkan, massa yang ada bukan massa dan simpatisan bayaran, akan tetapi murni pendukung caleg terpilih Sukardi Sugeha.
“ Lewat SP1 yang ada, ini sangat tidak etis, bahkan kader Demokrat juga turut bersama kami melakukan aksi. Kami juga ingatkan, jangan rampas hak kami rakyat yang sudah memberikan suara kepada Caleg Partai Demokrat yang saat ini sudah terpilih. Jika itu terjadi, kami akan menempuh semua cara,” terangnya.
Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat Kotamobagu, Denni Mokodompit saat menerima massa aksi mengatakan, akan meneruskan aspirasi pendukung Sugeha ke pengurus Partai Demokrat.
“ Saya sudah berkoordinasi dengan ketua. Karena dalam partai ada pimpinan yang mengkoordinir kepengurusan yang ada. Namun untuk pengambilan keputusan itu sifatnya kolektif, sehingga saya juga belum bisa mengambil keputusan final,” ujarnya.
