PortalBMR, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) dibawa kepemimpinan Bupati Drs, Hj. Yasti Sipredjo Mokoagow dengan kerja keras mampu keluar dari jeratan opini Disclaimer.
Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Bolmong Tahun 2019 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Senin (11/5/2020) Hasil WDP tersebut disampaikan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Utara yang dilaksanakan secara virtual bersama 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Sulut.
Dikesempatan Bupati Bolmong Dra, Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow mengucapkan syukur atas hasil yang diraih. “Tentunya kita sangat bersyukur. Opini WDP ini kita dapat karena hasil kerja keras yang luar biasa dari seluruh jajaran Pemkab Bolmong, lebih khusus Badan Keuangan Daerah,” kata Yasti.
Tak lupa bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPK RI perwakilan Sulut yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan. Karena berkat dorongan dari BPK, kami bisa berkonsultasi dengan mudah terkait permasalahan aset yang begitu berat di daerah ini.
“Saya atas nama jajaran Pemkab Bolmong menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI, yang telah banyak membantu kita dalam hal memberikan bimbingan dan arahan. Sehingga, permasalahan aset dari anggka 100 hari ini tinggal 20. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini akan kami pacu setelah selesai lebaran data-data dan aset yang masih kurang akang diperbaiki,” ucap Yasti.
Untuk LHP Tahun 2020 Bupati menargetkan, akan menuntaskan permasalahan aset. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin sesudah lebaran, agar tidak ada lagi permasalahan terakait persoalan aset di Bolmong.
“Kami sangat bersyukur. Hasil pemeriksaan ini ada sembilan temuan dan kami akan selesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Semoga di tahun yang akan datang Bolmong bisa berdiri sejajar dengan daerah lain dalam hal Opini BPK,” ucap Yasti.
Diketahui, turut hadir dalam penyerahan LHP tersebut, Bupati Yasti didamping oleh Sekretaris Daerah Tahlis Gallang, Kepala Badan Keuangan Daerah Rio Lombone, serta pimpinan SKPD.