Memastikan Proses Pemerintahan, Bupati Bolmong Berkantor di Desa

PortalBMR, BOLMONG – Guna mengetahui keluhan dan mendengar saran dari masyarakat Bupati Bolmong Dra, Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow mulai berkantor di desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). kegiatan tersebut mulai dilakukan di Desa Tanoyan Selatan, Tanoyan Utara, Desa Mopusi dan Desa Matali Baru kecamatan Lolayan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan dirinya akan berkantor di 200 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kabupaten Bolmong. Dan kali ini merupakan yang pertama dilakukan. Yakni berkantor di Empat desa yang ada di Kecamatan Lolayan.

“Saya akan berkantor di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bolmong. Tujuannya untuk mendengarkan secara langsung, serta menerima masukan-masukan secara langsung dari masyarakat. Intinya saya harus memastikan proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik atau tidak,” ungkapnya.

Bupati mengatakan ini sudah menjadi keharusan seorang pemimpin daerah untuk turun secara langsung kemasyarakat, memastikan keadaan mereka. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 sekarang ini. “Jadi saat ini masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Apalagi mereka yang beraktifitas di pasar tradisioanal atau tempat-tempat keramaian, harus menggunakan masker dan harus rajin cuci tangan, serta jaga jarak,” jelasnya.

Menurut bupati, hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan masa pandemi ini akan berakhir. Karena pada dasarnya, hingga saat ini belum ada obat atau faksin terkait dengan Covid 19 ini. “Saat ini sudah ada kasus di Kecamatan Lolayan. Jadi masyarakat harus berhati-hati dan tetap menjalankan protokoler kesehatan.  Kalaupun kita akan berhadapan dengan kehidupan new normal, tetap kita harus menjalankan protokoler kesehatan,” tuturnya. Lanjutnya, saat ini pemerintah terus mengurukan bantuan bagi masyarakat miskin yang terdampak dengan pencegahan Covid 19 ini. “Jadi bagi mereka yang berpenghasilan lebih atau tidak masuk dalam kategori penerima tolong diberitahukan kepada saya, pastinya akan diganti dengan mereka yang memang benar tergolong masyarakat miskin. Yang jelas harus da KTP dan KK, kalaupun tidak harus ada surat keterangan. Jadi sangadi harus memperhatikan ini, jika tidak ada KTP atau KK harus segera dibantu untuk diproses,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena berkenan hadir, bahkan melakukan tanya jawab terkait proses penanganan, pencegahan, dan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah. “Saya bangga dengan antusias masyarakat, karena mereka menyampaikan secara langsung apa-apa yang harus dilakukan guna membantu meningkatkan kembali perekonomian masyarakat di tengah pandemi saat ini,” tutupnya.