PortalBMR, KOTAMOBAGU – Mantan Aleg DPRD Kota Kotamobagu, Herry Franky Coloay menyatakan pandangannya terhadap isu pekerja migran Indonesia yang saat ini sedang hangat dibicarakan oleh berbagai kalangan di Sulawesi Utara.
“Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu penghasil devisa terbesar. Remitansi yang mereka kirimkan ke kampung halamannya di Indonesia dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu saya menghimbau agar pemerintah daerah Kota Kotamobagu dapat segera menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan untuk calon pekerja migran pada APDB tahun depan” kata Herry.
Menurut Herry, beberapa Pemda Kab/Kota di Sulut sudah menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan dalam APBD tahun depan.
“Setahu saya di Sulawesi Utara sudah ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menganggarkan pendidikan dan pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari daerahnya. Bahkan sudah MoU dengan BP2MI dan beberapa lembaga pelatihan kerja ke luar negeri. Tentu saja gerakan ini disambut dengan sangat baik oleh seluruh masyarakat Sulut. Dengan begini kan rakyat kita yang suka kerja ke luar negeri tidak perlu pusing memikirkan biaya karena sudah ditanggung oleh pemda” tambah Herry.
Herry juga menyebutkan bahwa menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran pada APBD adalah langkah yang bijak dan tepat untuk menjalan amanat UU.
“Dalam UU nomor 18 tahun 2017 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah , untuk itu amanat UU ini musti dilaksanakan karena yang akan merasakan manfaatnya selain masyarakat ya pemda juga” kata Herry.
Herry juga menambahkan jika minat kerja ke luar negeri dari para pemuda Kota Kotamobagu sudah mulai tinggi.
“Saya beberapa kali diundang ke acara sosialisasi peluang kerja ke luar negeri oleh UPT BP2MI Manado, dan dalam acara tersebut saya lihat animonya tinggi. Tempat selalu penuh dan peserta banyak bertanya. Ini artinya masyarakat Kota Kotamobagu suka kerja ke luar negeri. Jadi pemerintah wajib bantu masyarakat dengan menyediakan anggaran pendidikan dan pelatihan kerja tersebut” jelas Herry.
“Kalau sudah dianggarkan, seleksi dengan baik peserta pelatihannya sehingga yang akan dilatih nanti adalah murni yang benar-benar mau dan minat untuk kerja ke luar negeri. Kalau mereka berhasil kan selain keluarga mereka, daerah juga akan tumbuh perekonomiannya” tutup Herry.