PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PortalBMR, KOTAMOBAGU – Hingga saat ini wacana pemekaran Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) belum terealisasi sejak diberlakukannya moratorium oleh Pemerintah Pusat.
Komitmen pemekaran tersebut sudah digaungkan sejak tahun 2010 silam. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Panitia Presidium Pemekaran Provinsi BMR (P3BMR) yang turut melibatkan 5 Kabupaten/Kota serta seluruh tokoh masyarakat BMR.
Rentan waktu 12 tahun ini, menimbulkan beragam komentar dari kalangan masyarakat terkait kinerja presidium maupun kendala yang muncul dalam mewujudkan PBMR.
Seperti tokoh BMR Muhammad Landjar, dirinya meminta semua elit baik birokrasi maupun politisi serta semua masyarakat BMR bersatu untuk mewujudkan PBMR.
“PBMR ini seperti bola yang sudah berada di posisi 12 pas depan gawang, tingga menendangnya. Namun menendang bola ini kita butuh energi atau kekuatan fisik maupun non fisik, sehingga diharapkan untuk fokus serta menghilangkan warna warni dan kepentingan lain agar PBMR bisa terwujud,” ujar Mato sapaan akrabnya.
Komentar lain juga datang dari kalangan tokoh pemuda Rian Bakari, yang mempertaanyakan kendala dan progres kesiapan serta kapan PBMR dapat diwujudkan.
“Wacana PBMR ini sudah cukup lama. Dimana, kita ketahui bersama, secara kewilayahan sudah memenuhi syarat 5 kabupaten Kota, begitupun secara tehnis dan administrasi sudah memenuhi syarat pemekaran. Nah lagi yang menjadi kendala, jika kesiapan sudah lengkap, kapan PBMR dapat direalisasikan,” sentilnya.
Komentar dari berbagai kalangan ini pun mendapat respon dari Deni Mokodompit selaku Bendahara P3BMR. Dirinya angkat bicara perihal kinerja panitia P3BMR dalam upaya mewujudkan PBMR.
“Bulan Juli 2022 kami melakukan pertemuan di wilayah Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang di fasilitasi Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto. Pertemuan ini dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara dan tokoh BMR untuk membahas langkah yang akan dilakukan selanjutnya,” ujar Demo sapaan akrabnya.
Selain itu lanjutnya, dalam pertemuan ini kembali dilakukan penyegaran kepanitiaan. Dimana sejumlah panitia ada yang telah meninggal dunia, antara lain Ketua almarhum Abdulah Mokoginta, Bendahara almarhum Kadir Mangkat serta Humas Almarhum Candra Modeong.
“Nah, dalam pertemuan ini dan berdasarkan kesepakatan lima pimpinan daerah, maka menunjuk Jainuddin Damopolii sebagai Ketua Panitia P3BMR, Sekretaris Nayodo Kurniawan Bendahara dr Wenny Gaib, Aditya Anugerah Moha (ADM) sebagai Ketua Harian, serta penunjukan perwakilan daerah yang tersebar di wilayah Indonesia,” urai Demo.
Disampaikannya juga, terkait kesiapan dan dokumen PBMR seluruhnya sudah memenuhi syarat. Namun lanjut Demo, hal yang menjadi kendala dan sangat dibutuhkan adalah dana.
“Sampai dengan saat ini dana yang masuk baru dari Kabupaten Boltim sebesar 250 juta rupiah dan dari Bolaang Mongondow sebesar 400 juta rupiah,” jelasnya.
Terpisah, Ketua P3BMR Jainuddin Damopolii ketika ditemui mengatakan, dalam waktu dekat ini, lima kepala daerah bersama para elit politik, birokrasai dan tokoh-tokoh masyarakat akan kembali melakukan pertemuan yang akan difasilitasi Bupati Bolaang Mongondow Utara, guna membahas kelanjutan perjuangan pembentukan PBMR.
“Berdasarkan kesepatakan para pimpinan di BMR, saya diberi kepercayaan sebagai ketua P3BMR. Olehnya, untuk menjaga netralitas serta fokus dalam pemekaran, saya mundur dari kepartaian sebagai ketua salah satu partai,” ungkap Jainuddin, Senin 19 September 2022.
Diungkapkannya juga, bahwa bulan lalu, Ketua Komisi 2 DPR RI Dolly Kurniawan mengabarkan jika pintu moratorium kembali dibuka, untuk itu P3BMR akan menggelar pertemuan di Kabupaten Bolmut.
“Iya pertemuan akan kembali dilakukan dalam waktu dekat, guna memantapkan tekad kami setelah mendapat informasi bahwa moratorium sudah dibuka kembali. Bahkan Beliau menyarankan untuk tidak lagi menggunakan slogan PBMR YESS, tapi diganti dengan PBMR WUJUDKAN,” tuturnya.
Masih menurut Jainuddin, secara tehnis dan kewilayahan PBMR sudah cukup lengkap dan memenuhi syarat pemekaran yakni pembentukan dan penghapusan, ditambah lagi adanya rekom dari pimpinan provinsi, dalam hal ini Gubernur Olly Dondokambey, Mantan Gubernur Sinyo Hary Sarundajang, DPR Provinsi dan DPR RI.
“Sehingga tinggal mempersatukan tekad kita untuk berkomitmen bersama dalam mewujudkan Provinsi BMR. Motobatu Molintak Kon Totabuan,” tutup mantan Wakil Wali Kota Kotamobagu ini.
