Terkait PETI di Kabupaten Bolsel, Penggiat Anti Korupsi BMR Buat Surat Terbuka Kepada Presiden RI

PortalBMR BOLSEL – Terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius dari penggiat Anti Korupsi Bolaang Mongondow Raya.

Diketahui, pada dua pekan lalu Publik Bolmong Raya disuguhkan dengan informasi dari berbagai Media Online terkait dengan penertiban PETI di Kabupaten Bolsel oleh Tim Pemkab Bolsel dan Ketua DPRD Kabupaten Bolsel di lokasi Tobayagan dan Dumagin kabupaten Bolsel.

Terkait penertiban yang dilakukan pemkab Bolmong dan sikap tegas ketua DPRD Bolsel yang berani menutup lokasi PETI yang diduga dilakukan oleh oknum Cukong, Fani Budiman, Rukly Makalalag, Glory Lamora (dilansir dari berbagai media online) mendapat apresiasi dari penggiat Anti Korupsi Bolaang Raya Yakin Palutungan.

Selain itu, yakin paputungan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses hukum Oknum PETI yakni Fani Budiman, Rukly Makalalag, glory lamora Sesuai ndang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Yakin Paputungan juga memberikan surat terbuka kepada presiden RI Jokowi Dodo.

Berikut surat terbuka terkait PETI di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh penggiat Anti Korupsi Bolaang Raya Yakin Palutungan.

SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK JOKOWI :

PERUSAHAAN TAMBANG EMAS PT JRBM BLOCK BAKAN, PEMDA BOLSEL DAN PEMPROV SULUT BERHASIL MEYAKINKAN PUBLIK. BAHAW MASIFNYA AKTIFITAS PETI DI HULU SUNGAI TOBAYAGAN DAN HULU SUNGAI DUMAGIN, MEMBUAT GEGER PUBLIK SEAKAN SIDAK DI TKP ADALAH KEBERHASILAN DPRD DAN PEMDA DALAM MENGHENTIKAN PETI.
FAKTA SESUNGGUHNYA PEMERINTAH SESUNGGUHNYA TERLIBAT LANGSUNG DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI KPD PENGUSAHA DALAM LABEL KOPERASI. SELAIN REKOMENDASI PEMDA PARA PENGUSAHA PETI JUGA BERKONTRIBUSI BESAR KEPADA MASYARAKAT SESUAI PERMINTAAN KADES YANG KATANYA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH.
SUATU KEBOHONGAN YANG NYATA JIKA PEMERINTAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM TIDAK MENGETAHUI PARA PIHAK YANG TURUT SERTA DALAM PRAKTIK ILEGAL MINING.
PT JRBM SELAKU KONTRAKTOR PEMERINTAH SEBAGAIMANA AMANAT IJIN PRINSIP NO 649 TAHUN 2012 & KONTRAK KARYA PASCA TAKE OVER DGN PT AVOCET BOLMONG.
PT JRBM SAAT INI DALAM TAHAPAN PRODUKSI JOIN OPERASIONAL MINING (JO ) TERINDIKASI JUGA TERLIBAT DALAM PEMBIARAN AKTIFITAS PETI DI WILAYAH KONSENSI PT JRBM…
TERKAIT KEGAGALAN PEMERINTAH DAERAH DAN KELALAIAN PIHAK PT JRBM KAMI MEMINTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK JOKOWI UNTUK MELAKUKAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN TERKAIT DAN MELAKUKAN PEMEBEKUAN SEMENTARA AKTIFITAS PT JRBM DAN PT SMA ( MINING).

# FAKTA PENTING
*KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN UNTUK GANTI RUGI HAK MASYARAKAT BELUM TUNTAS DAN BERPOTENSI KRIMINALISASI TEFHADAP MASYARAKAT YG MENGUASAI LAHAN.
** KERUSAKAN LINGKUNGAN HUTAN AKIBAT PEMBIARAN PETI OLEH PEMDA DAN APARAT PENEGAK HUKUM DI WILAYAH SULAWESI UTARA.
SEMOGA INFORMASI PUBLIK INI MENJADI ATENSI KHUSUS BAPAK PRESIDEN JOKOWI ****

TTD : YAKIN PAPUTUNGAN

#PEGIAT ANTI KORUPSI BOLMONG RAYA

Penulis: Rusli Abdjul