PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PortalBMR BOLSEL – Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di pengunungan Mobungayon kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) masuk wilayah konsensi perusahaan tambang emas PT Jresources Bolaang Mongondow (JRBM).
Sebagaimana tertuang dalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan Kemenhut no 649 tahun 2012. Pihak PT JRBM selaku kontraktor resmi pemerintah pusat mendapat ijin produksi 561,98 hektar. Dalam SK Kemenhut adalah bukti legalitas PT JRBM dalam pertambangan emas di wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Terkait terbitnya SK Kemenhub 649 tentang ijin produksi. Pegiat Anti Korupsi BMR Yakin Paputungan meminta pemerintah kabupaten Bolmong untuk membentuk tim yang bertugas membantu fasilitasi kepentingan pihak perusahan dan petani penggarap di wilayah kabupaten Bolsel.
“bahwa perjanjian ganti rugi tanam tumbuh sebagaimana pada poin 9 , pihak perusahan wajib membayar kompensasi kepada masyarakat yang menguasai dan melakukan kegiatan perkebunan. Sebagaimana poin 10, apa bila perusahaan tidak melakukan kewajiban kompensasi, maka ijin exploitasi dapat dibekukan sementara dan seluruh tahapan produksi PT JRBM”, ujar Yakin Paputungan. Minggu 9 Juli 2023.
Dijelaskan, Berdasarkan SK KLHK kembali’menerbitkan ijin pinjam kawasan hutan no 361 tahun 2023, maka sudah seharusnya Pemda Bolsel merespon dengan membentuk Tim fasilitator, hal itu untuk mediasi kepentingan hak masyarakat dan kewajiban perusahan.
“Dasar pembentukan tim mediasi untuk menentukan standar harga dan jenis tanaman yangg wajib dikopensasi oleh pihak perusahan. Sebagai dasar perhitungan pembayaran kompensasi kepada petani penggarap sesuai SK Kemenhut, karena SK Tersebut hanya untuk mengatur tanam tumbuh di wilayah konsensi PT JRBM”, ujarnya.
Selain itu, Yakin Paputungan juga menyampaikan perlu ada Antisipasi. Karena dengan adanya operasi terpadu dan memasang plan peringatan di lokasi perkebunan cengkeh miliki Makalalag CS mengindikasikan sarat persengkokolan KLHK Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penerapan UU no 18 tahun 2009, yang berkaitan dengan peramba hutan yang berdampak pada kriminalisasi kepada masyarakat, serta menghindari kewajiban membayar kompensasi sesuai SK Kemenhut.
“Kembali saya tegaskan, agar Pemerintah segera menangapi serius dan segera membentuk fasilitator dengan berkoordinasi dengan Unsur forkopimda, yakni, bupati Bolsel, polres Bolsel, kodim 1303, Kejari, kepala pengadilan Kotamobagu, dalam hal hak penggarap di pengunungan Mobungayon, serta menjamin investasi pertambangan emas di daerah kabupaten Bolsel,” kata Yakin Paputungan.
Lanjutnya, disisi lain kata Yakin Paputungan, jika PT JRBM memaksa masuk dan melakukan kegiatan penggusuran sebelum kompensasi hak masyarakat dituntaskan, bukan tidak mungkin akan terjadi benturan fisik, dan tentu akan berdampak kenyamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Yang pada akhirnya TNI, Polri yang akan merasakan dampak dari kelalaian pemerintah dan ketidak patuhan PT JRBM.
“Dari hasil investigasi kawasan HPT di pengunungan Mobungayon yang sudah dijadikan perkebunan sejak tahun 1990 hingga saat ini oleh masyarakat mencapai ratusan hektar. Adapun dasar masyarakat melakukan perkebunan di wilayah pegunungan Mobungayon dari pemerintah Desa Dumagin memberikan mandat kepada masyarakat dan Makalalag cs, dan itu dapat dibuktikan dengan surat kard desa sebagai keterangan petani penggarap”, Ucap Yakin Paputungan
Sementara PT JRBM masuk di wilayah konsensi PT Avocet Mining untuk melakukan tahapan eksplorasi dan konstruksi pabrikan di tahun 2011, kemudian berlanjut melakukan kegiatan produksi tahun 2013.
Meskipun pihak PT JRBM mengantongi ijin Produksi no 361 tahun 2023, namun tidak dibenarkan mencaplok hak masyarakat yang melakukan kegiatan perkebunan sejak tahun 1990.
Yakin juga mengatakan, upaya paksa pihak PT JRBM dengan tim terpadu bentukan Pemprov Sulut yang saat melakukan operasi terpadu, serta melakukan pengrusakan fasilitas milik masyarakat lainnya dan Makalalag CS. Saya mendesak Menkopolhukam Mahfud MD dan tipiter Bareskrim polri dapat melukukan join investigasi untuk melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (SK Kemenhut RI).
“Jika ditemukan indikasi pelanggar ketidak patuhan pihak pemegang IPPKH Perusahaan Tambang Emas PT JRBM, maka pemerintah wajib membekukan dan penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan emas PT JRBM”, tandasnya.
Hingga berita ini di publish awak media masih terus berusaha menghubungi pihak PT JRBM .
Penulis: Rusli Abdjul ___________________________
Pantauan media, selain menjamin hak masyarakat dan Investasi di daerah kabupaten Bolsel yang disampaikan Pegiat Anti Korupsi BMR Yakin Paputungan di media. Yakin Paputungan juga menyampaikan pesan di media sosial (Medsos) melalui akun Facebook Yakin Paputungan.
Berikut pesan yang diunggah Yakin Paputungan di Facebook.
# HURU HARA DAN POTENSI BENCANA BAGI MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG PT JRESOURCES BOLAANG MONGONDOW ( PT JRBM) BLOCK BAKAN, SULAWESI UTARA.
INILAH FOTO FAKTA AKTIFITAS PERTAMBANGAN EMAS. BAHWA DALAM IPPKH YANG DIKELUARKAN KEMENHUT NO 649 TAHUN 2012 TGL 20 NOPEMBER 2012 PIHAK PT JRBM SELAKU KONTRAKTOR RESMI PEMERINTAH PUSAT MENDAPAT IJIN PRODUKSI 561, 96 ha. DALAM SK KEMENHUT ADALAH BUKTI LEGALITAS PT JRBM DALAM PERTAMBANGAN EMAS. DIBALIK IPPKH ITU TERSIRAT KEWAJIBAN PT JRBM UNTUK KOMPENSASI HAK HAK MASYARAKAT YANG MENGUASAI LAHAN DLM AKTIFITAS PERKEBUNAN. JIKA PIHAK PT JRBM MENGABAIKAN KEWAJIBAN KOMPENSASI MAKA IPPKH DAPAT DICABUT DAN DI BEKUKAN SEMENTARA SELURUH AKTIFITAS PT JRBM.
FOTO FAKTA INI ADALAH BUKTI PELANGGARAN KERAS PT JRBM DIMANA HUTAN PENYANGGA TURUT DI RUSAK DAN DI JADIKAN AREAL PRODUKSI.
PASCA TERBITNYA IPPKH KEMENHUT NO 361 TAHUN 2023 UNTUK PERLUASAN AREAL PRODUKSI. PIHAK PT JRBM KEMBALI BERULAH DENGAN KONSPIRASI DALAM OPERASI TERPADU BENTUKAN PEMPROV SULUT. FAKTA DI TKP PEMASANGAN PAPAN PLANG PERINGATAN KLHK HANYA DIPASANG DLM WILAYAH PERKEBUNAN CENGKIH MAKALALAG CS PADAHAL SEJATINYA SELURUH PERKEBUNAN DI PEGUNUNGAN MOBUNGAYON ADALAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS ( HPT).
DAN MIRISNYA LAGI SEJUMLAH FASILITAS YANG BERADA DI PERKENUNAN DIBUMI HANGUSKAN SATUAN SECURITY PT JRBM DALAM GERAKAN INVASIF YANG DI ORGANISIR DIRUT J RESOURCES TBK PSAB TUAN EDI PERMADI.
MENYIKAPI POTENSI HURU HARA @ GANGGUAN STABILITAS DAERAH AKIBAT PELANGGARAN KERAS PT JRBM SEBAGAIMANA AMANAT IPPKH YANG DI TERBITKAN KEMENHUT RI.
MENKOPOLHUKAM DIMINTA TURUNKAN TIM INVESTIGASI DAN MELAKUKAN PENYELIDIKIN DUGAAN SKANDAL KORUPSI YANG SEDANG DI MAINKAN PIHAK PT JRBM.
JOIN INVESTIGASI BERSAMA BARESKRIM POLRI SANGAT PENTING UNTUK MENJAWAB KONSISTENSI BAPAK “PRESIDEN JOKOWI”
DALAM PENINDAKAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR PEMERINTAH YANG TIDAK TAAT ATURAN.
BARESKRIM POLRI SUDAH SEHARUSNYA PERIKSA DIRUT J RESOURCES ASIA PACIFIK TBK EDI PERMADI ( DIRUT PSAB) DAN TURUT MEMERIKSA GENERAL MANAGER PT JRBM IRWAN LUPOYO & GENERAL MANGER PT SAMUDRA MULIA ABADI DIDI PRANAWA ( PT SMA MINING).
KONTRAKTOR NAKAL YANG BERLABEL PERUSAHAAN TAMBANG BERIJIN INI….TERINDIKASI MELAKUKAN KONSPIRASI DALAM LAPORAN AUDIT PENGAWASAN INTERNAL KEMENHUT, KEMTRIAN ESDM DAN PENGAWASAN VERTIKAL GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM BALUTAN RAPIH SKANDAL KORUPSI KEKAYAAN NEGARA. BAU TAK SEDAP BERAROMA KORUPSI JUGA TURUT DI MANFAATKAN PIHAK PT JRBM DENGAN MEMANFAATKAN KELEMAHAN PEMPROV SULUT DAN PEMDA BOLMONG SELATAN YANG TIDAK MEMBENTUK TIM FASILITATOR UNTUK MEDIASI HAK HAK MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PERKEBUNAN DI WILAYAH KONSENSI PERUSAHAAN TAMBANG EMAS PT JRBM BLOCK BAKAN, KECAMATAN LOLAYAN.****
INSIGHT : YAKIN PAPUTUNGAN PEGIAT ANTI KORUPSI BMR, SULAWESI UTARA.
