PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PortalBMR MITRA – Mapolda Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan. Jumat, 26 april 2024 menerima perwakilan – perwakilan ormas dan LSM serta media terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masiv terjadi di wilyah Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulut.
Sebelumnya, aksi masa yang sudah bersedia menduduki Mapolda sulut lebih dari 10 unit kendaraan roda empat dengan titik aksi, Mapolda sulut dan kantor imigrasi sulut. Namun pertimbangan serta koordinasi anggota dengan ketua kordinator aksi Demo Firdaus Mokodompit berjalan baik, masa aksi demo lain tak diteruskan ke Mapolda Sulut, melainkan perwakilan saja. Akhirnya Kesepakatan terjadi dan perwakilan dari ormas dan LSM sepakat audiens di ruang meeting Zoom Mapolda sulut.
Kasubdit Tipiter Polda Sulut, AKBP Aulia R. D Jabar SIK di ruang meeting zoom polda sulut menyampaikan terima kasih atas kedatangan dalam menyampaikan aspirasi. Dikatakan, mohon maaf para pimpinan Polda sulut belum sempat bersama-sama dikarenakan sedang mendampingi kunjungan kerja bapak kapolda sulut di BMR.
“untuk bapak – bapak perwakilan silahkan menyampaikan aspirasi,”ucap Kasubdit Tipiter Polda Sulut, AKBP Aulia R. D Jabar SIK.
Kordinator aksi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Firdaus Mokodompit mengatakan bahwa, kedatangan kami ingin menyampaikan informasi fakta ada aktivitas PETI di ratatotok yang diduga aktivitas PETI ko awang cs di backup oleh Brigjen Garanta Singkali (Purn). dengan begitu yakinnya mengatakan biar media mempublish dan ormas serta LSM berkoar-koar aktivitas PETI Ko Awang cs aman – aman saja, karena sudah berkoordinasi dengan Polda Sulut.
“Untuk menjaga nama institusi yang menjadi Pilar penegak hukum dan penindakan aktivitas PETI di ratatotok, saya meminta kapolda sulut agar segera menurunkan tim penutupan PETI dan memproses hukum oknum backup PETI Garanta Singkali dan oknum PETI ko awang cs,” Pinta firdaus.
Lanjut firdaus, jika tidak dilakukan penindakan, patut kami duga apa yang disampaikan Garanta Singkali ada benarnya, bahwa aktivitas PETI warga china ko awang cs sudah terkoordinasi dengan oknum di polda sulut.
“Jika demikian, tak ada lagi harapan dalam penegak hukum untuk menjaga kekayaan negara dari perampok serta mencegah kerusakan hutan dan alam di Wilayah hukum polda sulut, hingga PETI akan terus menggurita,” kata Firdaus Mokodompit.
Dalam audiens lahir beberapa poin dari perwakilan ormas dan LSM untuk segera di tindak lanjut oleh polda sulut. Yakni. – Proses hukum Oknum backup PETI ratatotok Garanta Singkali. – Tangkap dan segera proses hukum oknum pelaku PETI Warga china ko awang cs Sesuai dengan UU minerba dan penyalahguna izin pasport – Sudah sejauh mana penanganan laporan kami tahun 2023 yaitu 11 oknum PETI di Desa Lanut lokasi 16 hektar. – Penindakan hukum kepada oknum galian C di kecamatan poigar.
Kasubdit Tipiter Polda Sulut, AKBP Aulia R. D Jabar SIK. Usai menerima beberapa poin tuntutan dalam audiens mengatakan akan segera menindak lanjuti. “Terima kasih saya sudah mendengar dan menerima apa yang disampaikan dan tentu akan saya sampaikan ini kepada pimpinan,” jelasnya.
Usai audiens kepada media Firdaus Mokodompit mengatakan, saya bersama ketua ormas, ketua LSM hari ini menerima meski hanya audiens saja. Karena kami juga memaklumi kapolda sulut sedang melakukan kunjungan keja di BMR dan di dampingii PJU polda sulut.
“Namun, jika dalam waktu dekat ini tidak ada penindakan hukum Polda Sulut dari poin-poin yang saya dan teman tenan ormas dan LSM sampaikan. Dalam waktu dekat juga, kami akan kembali dengan jumlah masa besar di Mapolda sulut,” Tegas Firdaus.
“Kami masih percaya para pimpinan polda sulut tak mungkin bisa dikendalikan oleh oknum backup PETI dan oknum pelaku PETI ko awang cs, dan itu masih kami yakini. Tapi kita lihat apa ada penindakan hukum 1-2 hari ke depan kepada oknum pelaku PETI ko awang cs, Tambah Firdaus Mokodompit. Sambil melanjutkan aksi demo di Kantor Imigrasi Sulut.
