Asram: Rutan dan Lapas Jangan Jadikan Kuburan Massal

PortalBMR, Kotamobagu – Pernyataan anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil sepakat untuk mendorong pembahasan RUU Pemasyarakatan dibahas kembali dan disahkan menjadi UU serta meminta pemerintah mencabut PP 99 di dukung penuh mantan Sekretaris Umum Hmi Cabang Bolaang Mongondow, Asram Abdjul.

Menurutnya, Kondisi rutan dan lapas yang telah over kapasitas akan sangat mudah dan rentan terpapar Covid 19 disebabkan kondisi dalam rutan juga lapas sangat jauh dengan protokol pengamatan kesehatan yakni, menjaga jarak, sosial distancing dan menjaga kondisi higienis.

“Dengan kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah memberikan cuti cuti menjelang bebas bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa tahanan didalam lapas, tanpa terkecuali baik pidana umum maupun khusus, agar mimpi buruk narapidana yang berada di rutan dan lapas bahwa akan menjadi kuburan massal karna Covid 19 terhindar”,pinta Asram.

Tambahnya, persoalan virus mematikan ini adalah masalah bersama yang wajib dipikirkan dan dibijaki. Sehingga atas nama kemanusiaan dan keadilan maka alangkah baiknya DPR secepatnya membahas RUU untuk kemudian ditetapkan sebagai UU dan juga mencabut PP 99.

“Dengan melihat kondisi sekarang,dimana korban terus berjatuhan serta Virus Corona terus mewabah, maka kami meminta DPR agar segera membahas RUU Pemasyarakatan dan secepatnya mengesahkan menjadi UU serta mencabut PP 99” tegas Aktivis Kotamobagu ini.

Diketahui, PP 99 yang dimaksud yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur ketat remisi terpidana. Hal itu diklaim menyebabkan overkapasitas di lapas.

“Akibat ‘pemasungan’ itu, banyak muncul masalah di lembaga pemasyarakatan mulai dari kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas, hingga pendanaan,” ujarnya.

Overkapasitas itu disebut akan menjadi masalah lain, apa lagi dalam kondisi pandemi corona. Menurut Nasir, RUU Pemasyarakatan tidak akan membebani para napi kecuali telah tercantum dalam putusan pengadilan.