Investor Lengkapi Dokumen Pemkab Bolmong Dukung Pembangunan Terminal

3 Maret 2017 Bolmong, Sulawesi Utara

PortalBMR, Bolmong – Rapat Kerja dinas terkait Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kamis (02/03/2017), bertempat di ruang rapat sekretaris daerah.

Dinas terkait bolmong yang hadir dalam rapat kerja, Dinas Perhubungan, Bappeda dan pihak PT. Conct selaku investor. Rapat kerja juga di hadiri oleh forkopimca kecamatan lolak, bolaang dan bolaang timur, sangadi Solog, Labuan UKI, Lurah inobonto, LSM, serta Syabandar Pelabuhan Labuang Uki.

Bupati Adrianus Nixon Watung SH. melalui asisten administrasi umum Ir.Wayan Gede, mengharapkan, kepada seluruh instansi terkait dapat memfasilitasi pihak investor dalam hal kelengkapan dokumen penunjang.

wayan juga berpesan, kiranya pihak investor dapat melengkapi segala bentuk dokumen persyaratan sebagai dasar pelaksanaan sebelum proyek tersebut berjalan. karena kelengkapan dokumen adalah hal mutlak dalam setiap melakukan kegiatan.

Terkait terminal khusus Jalur Laut, merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan masyarakat umum, dan perusahaan perorangan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

Terminal khusus jalur laut dari dulu hingga sekarang, fungsi terminal ini masih dibutuhkan untuk membantu mobilitas barang, baik import maupon ekspor, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah setempat khususnya di Kabupaten bolaang Mongondow.

Lanjutnya, berkaitan dengan terminal khusus PT. Conch, maka perlu memperhatikan syarat-syarat yang berkaitan dengan administrasi maupun secara teknis sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014, tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Rapat ini juga membahas permasalahan investasi di bolaang mongondow, menurut kepala Bapeda Ramlah Mokodongan pada prinsipnya pemerintah daerah sangat membutuhkan investor untuk menanamkam modal, namun pemerintah mengharapkan untuk tidak mengkesampingkan prosedur administrasi sebelum perusahaan tersebut melakukan operasional. Hal tersebut turut dibenarkan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Teguh hariyanto, s.pd, dan Plt. Kepala Dinas perhubungan jultje Tumanduk.(rs)