PORTAL BMR | Dibalik Berita Ada Cerita Portal Berita Bolaang Mongondow Raya
PortalBMR, Bolmong – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Adrianus Nixon Watung menghadiri Rakornas Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3).
Menurut Bupati Nixon Watung Dalam rakornas ini Mendagri meminta seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah. “Rakornas ini semata-mata untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi,” ungkap Mendagri di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3).
“Dengan adanya tim terpadu, Mendagri berharap segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat. Maka dari itu, kepala daerah diminta untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas yang ada di daerah.
Mendagri juga menyebutkan pentingnya keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah. “Kepala daerah, kesbangpol, jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI saja ataupun Kepolisian saja, tetapi harus terpadu,” ungkap Bupati mengutip sambutan Mendagri Cahyo Kumolo.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri berharap dengan rakornas ini, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi. Rakornas menurut dia sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik. “Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupate/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” ujar Soedarmo.
Seusai membuka secara resmi dengan ditandai pemukulan gong, Mendagri turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan. Penandatanganan ini guna menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik.
Sementara itu Bupati Nixon watung mengatakan dengan adanya rakoornas ini pemerintah daerah segera menindaklajuti nota kesepakatan sampai pada penerapannya di daerah.
Turut serta menandatangani, Kepolisian RI, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta Badan Intelijen Negara (BIN), Gubernur Bupati/Walikota Se Indonesia. (Humas/RS)
