PortalBMR, BOLMONG – Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang SIP,MM. Rabu, (07/11/2018) bertempat dilantai III kantor bupati melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bolmong.
Sebelumnya Pembahasan APBD telah melalui beberapa tahap. Mulai dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan dan Kabupaten, hingga penepatan bersama DPRD Bolmong tentang kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada September lalu.
Dalam Pembahasan APBD yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang SIP,MM, menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting yang telah terkoneksi dari tingkat pemerintah desa (Pemdes) dan Kecamatan.
“Bolmong merupakan daerah pertama di Sulut yang menggunakan aplikasi e-Budgeting dalam menjalankan proses perencanaan dan pengganggaran”,ujar Sekda Tahlis.
Dijelaskan Evaluasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) sangat penting, agar setiap program belanja di SKPD sesuai dengan standar harga yang ditetapkan. Menurut Tahlis, Pemkab Bolmong menginginkan perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi sampai dimonitoring dan evaluasi (Monev) hingga pelaporan.
“Aplikasi ini efektif dan efisien mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi seminimal mungkin dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD. Sehingga, program tersebut tidak memberikan celah untuk memainkan anggaran mulai dari tingkat Desa,”tutur Sekda.
Dikesempatan yang sama Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Fico Mokodompit mengatakan, setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD akan dievaluasi langsung oleh Sekda secara detail.
“Satu persatu RKA SKPD dievaluasi oleh Sekda, ini penting agar setiap program belanja di SKPD sesuai dengan standar harga yang ditetapkan”, jelas Fico.
Senada dengan Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengatakan, penerapan sistem e-Planing dan e-Budgeting merupakan upaya mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi seminimal mungkin dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD.
“Ini menjadi tolak ukur pencegahan korupsi, salah satu bukti Bolmong menjadi daerah peringkat pertama dalam pencegahan korupsi”, kata Inspektorat Bolmong Rio Lombone.