Bupati Bolmong Hadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama

PortalBMR, BOLMONG – Bupati Bolaang Mongondow Dra, Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow. Kamis, (21/2/2019) menghadiri Acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Informasi Geospasial dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, di Aula Utama Badan Informasi Geospasial Cibinong, Kota Bogor.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dihadiri oleh 31 Bupati dan Walikota se-Indonesia bersama 31 Sekretaris Daerah, serta 4 Rektor dan Dekan Fakultas Teknik Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Kegiatan gtersebut langsung dilanjutkan dengan Sosialisasi Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Delineasi Batas Wilayah.

Sebelumnya Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Bupati dan Walikota beserta jajarannya serta Rektor dan Dekan yang telah menghadiri acara penandatanganan Naskah Kerja Sama ini dan Ucapan Selamat Datang Khusus disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial, juga kepada Bupati Bolaang Mongondow.

Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc mengatakan semoga penandatanganan Naskah Kerja Sama ini bukan hanya menjadi perjanjian di atas kertas, tetapi berlanjut kepada hal-hal yang bermanfaat bagi para Bupati dan Walikota serta kepada semua yang hadir di acara ini, karena salah satu Tolok Ukur dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Badan Informasi Geospasial yaitu berapa banyak Informasi Geospasial yang bermanfaat bagi bangsa ini, termasuk pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Penandatanganan Naskah Kerja Sama terkait Delineasi Batas Wilayah, menurut Hasanuddin Zainal Abidin sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Bolaang Mongondow. Bahwa, batas wilayah ini memang selalu menjadi masalah terutama kalau di batas wilayah tersebut terdapat potensi sumber daya alam dan hal ini telah menjadi kebiasaan kita manusia termasuk pemerintah daerah untuk saling mengklaim batas wilayah itu.

Tentunya kerja sama ini tidak menutup kemungkinan terhadap aspek lainnya, misalnya pemetaan kebencanaan dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) serta lainya yang terkait dengan pemetaan bencana, karena terdapat banyak wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencana. Perlu saya sampaikan bahwa musuh laten Indonesia adalah bencana karena bencana prinsipnya terus berulang, sehingga setiap daerah harus selalu siap dan tangguh dalam menghadapi bencana yang akan terjadi nanti.

Hal lainnya yang akan ditandatangani dalam kerja sama ini yaitu masalah Sumber Daya Manusia (SDM) Informasi Geospasial dimana Badan Informasi Geospasial mempunyai Diklat SDM.

Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan nantinya aka ada Program One Data Indonesia (Satu Data Indonesia) yaitu Data Spasial dimana pembinanya adalah Badan Informasi Geospasial, Data Statistik pembinanya Badan Pusat Statistik (BPS) dan data-data lainnya pembinanya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah semuanya akan digabungkan oleh pemerintah pusat, dimana hal ini mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan Badan Informasi Geospasial saat ini sudah menerapkan kebijakan satu peta dengan menyatukan Informasi Geospasial, sehingga bagi siapa saja yang ingin mencari peta dasar bahkan peta cetak silahkan mengunduh di tanahair.indonesia.go.id

Tujuannya agar data itu mengalir di seluruh Indonesia dimana Badan Informasi Geospasial saat ini sedang membangun jaring Informasi Geospasial Nasional yang telah terintegrasi dengan 19 Kementerian dan 34 Provinsi dan baru 28 Kabupaten/Kota dan bagi Kabupaten/kota yang belum terintegrasi, nantinya akan terkoneksi melalui kerja sama ini, bukan hanya peta dasar, tetapi juga peta tematik sehingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tarif Nol Rupiah akan semakin banyak dan prinsip Badan Informasi Geospasial memberikan data peta secara gratis untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang dapat menggerakkan ekonomi ril dan keuntungannya akan kembali ke Negara, bukan ke kantong pribadi.

Kita ini Negara besar dan tidak mungkin Badan Informasi Geospasial mampu memetakan sendiri sehingga harus dibantu oleh daerah, karena kalau ingin Indonesia maju, maka daerahnya harus maju dan harus kuat dimana tantangan kita ke depan adalah lemahnya SDM di daerah dalam mengelola Peta Indonesia.

Hasanuddin Zainal Abidin mengatakan harusnya di setiap Pemerintah Daerah terdapat Dinas Informasi Geospasial, karena saat ini Badan Informasi Geospasial Cuma 1 dan berada di Cibinong Bogor, sehingga Zainal Abidin berharap semoga ada Perangkat Daerah yang khusus menangani Informasi Geospasial minimal di tingkat provinsi, sehingga permasalahan batas wilayah hanya sampai pada tingkat provinsi serta pemetaan bencana dan pemetaan sumber daya alam dan lainnya, hanya sampai di tingkat provinsi.

Di akhir sambutannya Hasanuddin Zainal Abidin memohon dukungan dari pemerintah daerah, karena Badan Informasi Geospasial tidak akan terlalu bermanfaat kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah.